PP KAMMI : Putusan MK Soal Ambang Batas Pilkada dan Syarat Usia Calon Kepala Daerah Harus Ditegakkan

Jakarta - Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) Ahmad Jundi Khalifatullah mengatakan tiga putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilihan kepala daerah atau pilkada telah mengembalikan kepercayaan publik.

"Tiga putusan MK mengembalikan kepercayaan publik dan marwah MK. Salah satunya putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Benteng terakhir konstitusi itu kini masih ada dan tegak berdiri setelah patah berkali-kali dibajak kepentingan politik dan kekuatan oligarki, " kata Jundi di Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.

Baca juga: Bentuk Kepedulian, Bhabinkamtibmas Rhee Loka Jenguk Warga Binaannya Yang Sakit

Dalam putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, MK memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.

Hal tersebut memberikan angin segar bagi demokrasi jelang Pilkada Serentak November 2024. Sebab jika tidak, akan terjadi banyak kota kosong dalam kontestasi Pilkada Serentak mendatang. Dan mengancam keberlanjutan demokrasi. 

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Pengamat Politik, DPD Gerindra NTB Anggap Kurang Tepat Kalo Mori Dan HBK di Banding- bandingkan

"Semua pihak harus mematuhi putusan MK. Jangan main gila. Putusan MK Nomor 90 yang meloloskan Gibran menjadi cawapres tempo hari membuat MK tak lagi dipercaya. Tapi kini MK kembali ke jalan yang benar sebagai the guardian of constitusion di tengah keringnya demokrasi, " tambahnya.

Sementara melalui putusan nomor 70/PUU-XXII/2024, MK menetapkan syarat usia cagub dan cawagub harus berumur 30 tahun saat penetapan calon.

Baca juga: Police Goes To School Satlantas Polresta Mataram Sosialisasi Penggunaan Sepeda Listrik

Jundi menyebut MK lewat putusan terbarunya dengan tegas menyatakan syarat minimal usia 30 tahun berlaku bagi calon kepala daerah sejak penetapan. Namun hal itu kekinian diabaikan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan membahas revisi UU Pilkada. Alasannya, DPR RI lebih memilih putusan Mahkamah Agung (MA) bahwa syarat calon kepala daerah berusia 30 tahun terhitung sejak pelantikan.

 "Seharusnya semua pihak tunduk pada putusan MK. Sebab MK harus tetap dijaga sebagai penafsir tunggal konstitusi. Putusan MK jauh lebih tinggi kedudukanya daripada peraturan KPU, " ujarnya.

Baca juga: Klarifikasi Ketua DPP PPP Terkait Video 'Amplop Kiai' Suharso Monoarfa

"Kami berharap MK tetap kokoh tegak berdiri, meski republik tengah dirongrong kekuatan politik untuk melanggengkan dinasti dari segala sisi." kata Jundi. (red)