Kasi Penkum Kejati NTB : Dugaan BDM Yang dilaporkan ke KKRI itu Tidak Benar

Mataram NTB - Dugaan Pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati NTB yang di laporkan BDM kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) dan telah dimuat oleh beberapa media Rabu 22/02/2023.

Menanggapi laporan BDM yang ditujukan kepada KKRI tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB melalui Kepala seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Efrien Saputra SH., Mengatakan bahwa apa yang disampaikan dalam surat BDM tersebut tidak benar.

Baca juga: Penuh Perhatian, Tim TPP Lapas Selong Maksimalkan Program Asimilasi

"Kami telah melakukan klarifikasi terkait hal ini, semuanya sudah berjalan sesuai prosedur yang ditentukan, "tegas Pria yang kerap di sapa Efrien, Jum'at (24/02/2023) di ruang kerjanya Kantor Kejati NTB.

Ia menegaskan bahwa apa yang dikatakan pelapor itu tidak benar dan tidak berdasar. Saat persidangan pelapor atau korban telah memberikan kesaksiannya di hadapan mejelis dan itu sudah dirasa cukup oleh JPU yang saat itu menangani. Proses sidang itu berlaku dan terbuka untuk umum. Terkait putusan, salinan kutipan hanya bisa disampaikan kepada penyidik, terdakwa dan atau keluarga terdakwa.

Baca juga: Ungkap Pencuri HP di Wilayah Hukumnya, Polsek Sandubaya Amankan Dua Terduga Pelaku

"Jadi kutipan putusan pengadilan tersebut hanya diberikan kepada Penyidik, terdakwa dan keluarganya, itupun yang menyampaikan pihak Pengadilan, bukan Kejaksaan, "bebernya.

Masalah Putusan lanjutnya, sudah diatur mekanismenya di dalam Undang-undang KUHAP bahwa tidak ada kewajiban jaksa untuk memberikan putusan persidangan.

Baca juga: Personil Gabungan Polresta Mataram dan Polsek Sandubaya Mengamankan Eksekusi Lahan oleh PN. Mataram

"Jadi sangat jelas prosedur yang kami jalankan. Oleh karena itu apa yang dilaporkan tersebut tidak benar, "ucapnya.

"Dan apabila pelapor dalam suatu persidangan ingin memperoleh putusan persidangan maka harus bersurat kepada Pengadilan, "tutupnya menambahkan. (Adb))

Baca juga: Polsek Sandubaya Kawal Sita Eksekusi Perkara Gugatan Harta Bersama oleh Pengadilan Agama Mataram